Sebagai seseorang yang selalu ingin travel dengan biaya murah, tentulah saya harus membandingkan biaya yang saya keluarkan ketika saya bepergian, terutama juga karena seringnya saya bepergian sendiri, keamanan selama perjalanan juga haruslah menjadi bagian dari pemikiran saya. Jadi inti nya travelling buat saya haruslah bermoto “murah dan aman”.

Dan sayangnya itu tidak bisa saya dapakan ketika saya harus travelling di negara saya. Biaya tiket pesawat terbang yang masih jauh dari kantong, yang sering banget kalau saya bandingkan, masih lebih murah dengan perjalan ke dua atau tiga negara di Asia. Selain tiket pesawat, transportasi darat dari bandar udara ke lokasi wisata, seringlah sangat mahal, seringkali harus menyewa kendaraan (yang untuk ini juga berarti harus kembali merogoh kocek saya dalam dalam) kemudian diperparah dengan hotel yang murah atau hostel, sering tidak bisa ditemui dan kalaulah ada berarti saya haruslah mau bersaing dengan kecoa, nyamuk dan serangga serangga lain, atau yang lebih parah dengan kamar mandi yang mungkin sudah bertahun – tahun tidak pernah dibersihkan, sehingga untuk mandi atau bab haruslah berpikir seratus kali terlebih dahulu.

Sebenarnya saya bukanlah orang yang terlalu manja dengan harus tinggal di hotel – hotel mewah, saya bisa tidur nyaman di tenda. Tapi kalau itu saya lakukan, di lokasi – lokasi wisata di Indonesia, sendirian, itu seperti menyerahkan diri saya dengan suka rela untuk diperkosa. Uhmmmm….. tragis.

Terus terang, sering saya berkeinginan untuk mengunjungi tempat- tempat indah di negara saya ini. Tapi mungkin ini akan terjadi kalau rejeki saya bertambah 3 atau 4 kali lipat dari yang saya dapatkan sekarang (aamiin), atau mungkin kalau Kementerian Pariwisata di Indonesia memberikan harga ekonomis untuk tiket pesawat,  merancang  transportasi umum  yang  nyaman dan akomodasi di daerah – daerah pariwisata di Indonesia, sehingga biaya nya jauuuh lebih murah dari negara – negara tetangga, dan lebih baik juga apabila ada pendidikan bagi penduduk – penduduk di objek wisata agar lebih ramah terhadap wisatawan lokal daripada wisatawan asing atau at least sama ramahnya.

Dan percayalah, andai saja kondisi di atas terpenuhi, saya akan menjelajah pulau pulau di seluruh di Indonesia, tanpa harus menunggu adanya penugasan dari kantor seperti yang sering saya lakukan sebelumnya, bisa mengunjungi daerah2x dari Aceh sampai ke Lampung hanya karena ditugaskan kantor.

Tapi seperti pada pelajaran – pelajaran sosial budaya lainnya, pada saat teori – teori ini diterapkan pada masyarakat, sering kali hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dilogikakan. Satu ditambah satu sering kali tidak menjadi dua tetapi tergantung dari keadaan sosial lingkungannya.

Saya kira begitu pula yang terjadi pada bangsa kita. Kita yang menyatakan bahwa kita adalah negara yang beragama, dimana ormas – ormas masyarakat yang berselubung agama bahkan dilindungi oleh pemerintah, ketika melakukan “aksi moral” terhadap tempat – tempat yang mereka anggap “tidak bermoral”, bahkan harus membuat pemisahan antrian “perempuan” dan “laki-laki” di busway atau pemisahan gerbong perempuan di kereta api karena banyaknya pelecehan seksual di sana atau bahkan membiarkan menjamurnya film – film produksi anak bangsa yang mulai dari judulnya sudah tidak berbudaya sampai dengan pendukung-pendukung filmnya (terutama yang perempuan) memakai pakaian yang hampir semuanya kekurangan bahan. Atau bahkan sering kali kita melihat bahwa tiket – tiket untuk film 17 tahun ke atas dengan bebas bisa dibeli oleh anak – anak dibawah umur.

Atau proses pernikahan dan perceraian yang dengan mudah nya bisa dilakukan, hanya dengan waktu 1 bulan proses perceraian bisa dilakukan (beda jauh dengan negara – negara di Eropa yang mengharuskan pasangan suami istri untuk melewati waktu 1 tahun sebelum perceraian bisa disahkan negara, sehingga pernikahan adalah sesuatu yang istimewa dan perceraian menjadi sesuatu yang memang pilihan paling berat yang harus dilakukan, karena prosesnya yang panjang), jadi siapa yang sebenarnya tidak menghargai pernikahan? Kita kah? Atau orang – orang Eropa disana? Apalagi perjanjian pernikahan di Indonesia harus selalu diikuti dengan ritual keagamaan. Berjanji di depan Tuhan, dan kemudian dengan mudahnya kita mengingkari apa yang kita janjikan di depan Tuhan tersebut dengan affair – affair atas nama “cinta” (yang sebenarnya tidak jelas juga bedanya dengan “nafsu”).

Bermoralkah kita?

Kemudian kita bangsa yang mengaku bermoral ini selalu tidak bosan – bosannya menghujat penduduk di negara – negara dimana para TKW kita yang umumnya bekerja pada sektor domesik, dikarenakan banyaknya kekerasan yang mereka lakukan pada TKW yang bekerja pada mereka. Tapi kemudian pernahkah kita mengukur apa yang kita lakukan pada asisten rumah tangga yang sering sekali kita sebut sebagai “pembantu”? Kebanyakkan dari kita malah sering kali memaksa mereka untuk bekerja 24 jam sehari, 7 jam seminggu, makan dari makanan sisa – sisa kita sehari sebelumnya, gaji yang seringkali dibawah upah minimum, bahkan tidak jarang kita melakukan “verbal abuse” dengan kata – kata kasar dan hardikkan keluar dari mulut kita. Pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan juga sering kali sebenarnya terjadi. Jadi, apa bedanya kita sebenarnya dengan penduduk yang sering kita hujat karena perlakuan kasar mereka kepada TKI?

Masihkah kita mengakui bahwa kita bangsa bermoral? Masih pantas kah kita menghujat mereka?

Setelah itu kita yang sering sekali terlihat melakukan sesuatu yang besar untuk kegiatan – kegiatan keagamaan, dimana di stasiun televisi juga tidak bosannya mengadakan acara – acara rutin harian yang berbau keagamaan, ternyata tingkat korupsinya tertinggi didunia. Bahkan para pejabat – pejabat yang sering dari mulutnya meluncur segala ucapan – ucapan religius ternyata paling banyak melakukan korupsi dan malah dengan bangganya tanpa malu mengumbar harta kekayaan nya tersebut di depan khalayak ramai. Atau bahkan dengan tidak malunya mengucapkan ayat – ayat suci ketika dinyatakan vonis bebas oleh hakim (yang sebelumnya mungkin juga telah menerima sejumlah “upeti” ). Atau kita masih bisa melihat betapa banyaknya pendukung salah satu partai yang ketua umumnya jelas – jelas mempunyai perusahaan yang mengakibatkan ratusan orang menderita di ujung pulau sana, dan tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dimanakah moral kita?

Dan dimanakah kita termasuk saya ketika hanya terdiam menyaksikan banyaknya ketidak adilan tersebut. Malah semakin diam ketika “zona nyaman” kita juga terancam akan berubah “tidak nyaman” apabila kita bersuara.

Apakah kita memang masih berani menyatakan bahwa kita bangsa yang bermoral? Saya sendiri, terus terang,agak takut untuk menyatakan kalimat tersebut. Maafkan saya.

Dan kemudian pertanyaan tentang “apa yang kita dapatkan dari membayar pajak?” ,  belakangan ini memenuhi kepala saya. Terutama ketika saya membaca tentang bagaimana korupsi yang semakin jelas – maksudnya semakin jelas hukuman yang diterima para koruptor sedikit dan ditambah dengan remisi hukuman (mungkin di lain waktu akan ada hukuman minus buat para koruptor karena remisi yang diterima lebih besar dari pada hukumannya ). Atau ketika saya membaca tentang bagaimana kinerja para wakil rakyat (terus terang saya bingung sebenarnya rakyat mana yang mereka wakili).

Atau ketika pemerintah juga dengan tenangnya sibuk mengajak masyarakat menyumbang untuk membebaskan TKI di Arab Saudi sana, atau mengajak masyarakat membantu pembayaran biaya rumah sakit salah seorang rakyatnya yang miskin. (Come on we already paid our tax, why you asked us again to support  you to help your people ? )

Kemudian saya lihat kembali bagaimana hotel – hotel di berbagai kota di Indonesia pada akhir tahun “full book” karena banyaknya workshop atau meeting yang dilakukan institusi – institusi pemerintah dan banyaknya pegawai negeri yang melakukan studi banding ke daerah lain atau negara lain dengan alasan karena harus menghabiskan anggaran. Seolah olah menjadi TABU buat mereka apabila anggaran yang ada tidak dihabiskan. Sehingga menjadi sebuah KEWAJIBAN untuk menghambur – hamburkan anggaran pada akhir tahun.

Yang paling parah dengan dana yang ada malah pemerintah membayarkan biaya ganti rugi rakyat yang terkena bencana L di provinsi JT yang nota bene disebabkan oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia yang salah satu pemiliknya kebetulan adalah bagian pemerintah yang berkuasa yang isunya akan menjadi salah satu calon presiden Indonesia.

Sehingga jadilah iklan – iklan yang ditayangkan di tv oleh Dirjen Pajak tentang apa gunanya kita membayar pajak, menjadi salah satu bahan lelucon yang paling besar yang pernah saya lihat di negara ini dan bukan menjadi motivator saya untuk menjadi pembayar pajak terbaik di negara ini.

Saya tidak menyalahkan Dirjen Pajak dan aparat yang ada di dalamnya, karena sebagai salah satu “pencari dana” di negeri tercinta ini, memang tugas merekalah melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka peningkatan pendapatan negara.

Tapi kerja keras yang mereka lakukan menurut saya menjadi sia – sia ketika institusi pemerintah yang lain tidak memberikan dukungan nya terhadap apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Sebesar apa juga Penerimaan Negara yang berhasil dikumpulkan menjadi kecil apabila gaya hidup institusi pemerintah Indonesia masih seperti sekarang. Sekeras apa juga himbauan Dirjen Pajak untuk mengajak rakyatnya membayar pajak, menjadi sia – sia apabila rakyat melihat bagaimana cara pemerintah negara ini menggunakan uang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyatnya.

Saya yakin jiwa sosial rakyat Indonesia itu sebenarnya tinggi, terlihat bagaimana mereka dengan tidak ragu – ragu mengeluarkan uangnya hanya untuk menolong saudara nya yang lain  – lihat contoh kasus Prita dan Darsem.

Sehingga saya juga yakin  bahwa banyak rakyat Indonesia yang rela membayar pajak apabila mereka juga di perlihatkan gambaran bagaimana negara dengan efisien dan efektifnya menggunakan anggarannya, bagaimana aparatur negara dengan maksimalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana mudahnya rakyat Indonesia membuat KTP, Pasport, Kartu Keluarga atau bagaimana masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan mudahnya mengakses kesehatan dan pendidikan.

Dan itu saya kira jauuuuuh lebih efisien dan efektif daripada iklan – iklan tentang pajak yang ada di tv atau parahnya juga ada di bioskop – bioskop, dan pasti jauh lebih efektif dari pada sunset policy atau sensus pajak nasional.

Tapi tentu saja, sekali lagi ini tidak mungkin dilakukan oleh Dirjen Pajak sendirian, diperlukan kerjasama seluruh institusi pemerintahan di republik tercinta ini untuk mendukung kerja keras Dirjen Pajak dalam usahanya meningkatkan penerimaan negara.

Atau seharusnya, memang perbaikkan di tingkat aparatur negara terlebih dahulu sebelum menuntut masyarakat untuk menjadi pembayar pajak yang taat?

Salam

My last 2 1/2 days were so nice and special and the problem were the rest, because the rest of my vacation I spend it alone (of course with the self confidence that I get to used to do vacation alone everywhere and especially I ever been in Bangkok for a few times.  So I thought this time, it would not be hard for me and actually I just want to stay in Bangkok because of Chatuchak – the biggest weekend market in Thailand and did not have another reason even not for floating market.

Why Chatuchak? Because I like window shopping – it is kind of nice way to make me feel relax.  Why window shopping and not just shopping? Because I am not emotional buyer actually. I just like to see the beautiful things and adore it without feel to own it

But this time during of this sort vacation … I really got trouble …

First. my blackberry did not work in Thailand. Could you imagine? Without any bb messenger, without twitter – I felt like isolated by the world. Of course it’s ok when my boy friend with me …. but it looked like a hell when I was alone!!!! Of course I could try to find any internet cafe, but unfortunately it is far away from my hotel in Bangkok and I felt lazy if I have to walk there alone.

Second, I realized that 26 Sept is Monday and not Sunday after I was in Bangkok alone!!!!!!! (lucky that my vacation until Monday) It mean that I get one other day alone and it is not too nice at all.

Third …. I forgot that I have kind of panic attack if suddenly I feel alone – it feel like I could not breathe at all (usually, it will happen if suddenly I got leave by people that I knew e.g. if whole my family came to my home and suddenly they have to back to their home and I stayed alone – hard to explain it  FYI: My hotel is so quite hotel, good for people who doesn’t like bangkok crowded things) So as my usual medicine for this kind of sickness … I decided to find all the crowded place and because I did not feel that I wanted flirt by any man … so I did choose MBK, one of the biggest Mall in Bangkok where you can find many fake things. Of course I must be there until I felt so sleepy and almost could not open my eyes. And back to my hotel safety with a taxi.

Fourth .. after successful a few times just gave the name and address of my hotel to taxi drivers … I felt so safe. At least I’ve thought even thought I was in the middle of nowhere without someone that I knew, without any maps and with my useless blackberry … I would not get lost. But yes … I am WRONG

The last night in Bangkok was my horrible night. After went around a few temples near Khao San Road, I decided to go to Chatuchak again then after that used BTS  (and with a pray one day, Jakarta will have Sky train like this ) I went to Siam Paragon and MBK again, until I remembered that I have to catch morning flight the next morning, so I decided to go back to the hotel earlier around 4 pm.

And as before I gave my hotel address to taxi driver and sit so pleasant backside. Then … my nightmare begun … I already was curious because the driver did not use the same road that I passed by the days before … and after half hours driving he stooped his car and asked me to give him my paper which wrote my hotel address and began to ask people near there!!!!!! And no one looks know about the address. They  just came around me and spoke Thai and saw me like something wrong with me. So I decides to get another taxi. And if you think my problem was solve …. you are WRONG:D

Same like before after half hours driving, he began to ask others people …  It looked like re wind movie, just different place, different taxi driver, different people exclude me …. do you know …. how many times it was happen?  FOUR times !!!!!!!!! I really lost my way, I did not know where I was and the stupid things that I did, I did not write my hotel telp number so I could not ask someone to help me. It is may be still ok if just happen once but it happen 4 times in one evening.  I felt so desperate and for the first time in my life I knew the feeling of feel afraid travel alone ( and I almost promised myself that I will not do travel alone anymore. LOL)

And the first time of my life too, after went out from my fourth taxi, I could not hold my tears, I was crying in public area in front of stranger people, and many of them looked at me so curious (but did not brave enough to ask what happen with me – or may be I more looked like angry woman than a weak woman … LOL) Of course because felt shame, I began again to get another taxi and really resigned but the funny things … in my resigned moment, the taxi which I rode with,  was driven by old driver who knew exactly where my hotel is and can speak English fluently, until I almost wanted to kiss him when at the end  … he really brought me to my hotel. LOL

In my hotel room, after took a shower and packed my things, I began to re – think about what did happen to me. It’s kind of nightmare.  How if I were loosed there, how if something bad happen to me and not just lost my way? If this did happen as God’s way to remind me that I have to decrease my self confidence when I travel alone?  Is it time for me to stop travel alone? Am I too old or too weak now to travel alone? Or I need travel alone practice more fluently LOL? Uhm … I do not know the answer.

I just know there is someone who will pinch my ear after read it and will ask my schedule in detail if I do travel again (nakupenda mbenzi)

Saya juga menjadi ingat ketika bos tercinta saya di kantor dengan tenangnya mengatakan setuju akan pencabutan subsidi terhadap listrik.  Sebagai pelanggan PLN (karena saya masihlah masyarakat Indonesia yang belum bisa secanggih beberapa masyarakat di pedesaan yang mempunyai listrik sendiri tanpa perlu bergantung dari PLN) tentulah pencabutan subsidi listrik juga berarti kenaikkan biaya bulanan saya di rumah Maklumlah … perempuan. LOL

Tapi ketika kemudian saya kembali disadarkan kalau sebenarnya subsidi listrik itu tidak jatuh pada rakyat miskin, karena sebagian besar dari mereka bahkan tidak mempunyai listrik di rumahnya, karena daerah atau tempat tinggal mereka tidak ada PLN. Sehingga apabila dikatakan subsidi listrik diberikan untuk membantu masyarakat yang miskin, pertanyaannya berapa persentase rakyat miskin yang menggunakan listrik sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya menerima subsidi listrik ini? Terus kalau dikembalikan kepada saya, dimana hati nurani saya, apabila saya menerima subsidi listrik dari pemerintah, karena masih banyak penduduk Indonesia yang berpenghasilan dibawah saya dan mempunyai tanggungan lebih banyak dari saya. Jadi …  untuk kasus pencabutan subsidi listrik ini, saya setuju dengan bos saya, agar pemerintah mencabut subsidi listrik kalau tujuan subsidi itu hanya untuk  masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Kemudian subsidi bbm. Untuk ini saya cukup setuju untuk dicabut, dengan alasan yang sama, berapa banyak rakyat miskin yang menikmati subsidi bbm ini sebenarnya? Rasanya agak terlalu, apabila masyarakat yang mempunyai mobil – mobil mewah ini bbm nya harus disubsidi oleh pemerintah.  Berbeda apabila subsidi ini diberikan untuk transportasi umum yang membantu masyarakat menengah ke bawah (karena dengan kondisi transportasi umum yang masih sulit dikatakan layak, dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa mobil adalah prestige, maka bisa dipastikan hampir tidak ada masyarakat berpenghasilan tinggi mau menaiki transportasi umum di luar taxi) .

Kemudian, apabila kita ke daerah – daerah terpencil, harga bbm yang ada disana terkadang jauuuuuuuh lebih mahal dari pada yang ada di perkotaan. Padahal masyarakat di daerah terpencil itu umumnya lebih rendah dari pada di kota. Jadi siapa sebenarnya yang disubsidi bbm oleh pemerintah? Rakyat miskinkah? Uhm….

Kemudian subsidi BOS (biaya operasional sekolah), dengan biaya sekolah yang masih amat sangat tinggi, saya meragukan apabila BOS ini banyak dinikmati oleh masyarakat miskin. Berapa anyak masyarakat miskin yang anaknya mampu bersekolah? Jangan – jangan kemudian BOS ini dinikmati oleh anak – anak yang orang tuanya berpenghasilan diatas rata – rata.

Dan kembali apabila kita ke daerah – daerah terpencil, berapa banyak sekolah yang ada disana? Kalaulah ada juga cuman sebatas Sekolah Dasar dengan guru dan prasarana yang minim. Jadi untuk siapakah BOS itu? Masyarakat miskin atau?

Dari catatan saya memang kemudian terlihat saya menjadi agak “parno” dengan apa yang disebut dengan subsidi.  Karena dari kasus – kasus diatas, ternyata subsidi yang diberikan pemerintah itu bukanlah untuk masyarakat yang miskin. Salah sasaran itu mungkin judul yang tepat untuk beberapa subsidi pemerintah yang banyak menyerap apbn kita.

Walaupun kemudian pertanyaanya, apabila beberapa subsidi itu dicabut, apakah pemerintah juga bisa menjamin menggantikan dana  subsidi itu untuk pos – pos lain yang bisa digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi rakyat miskin? Sekolah gratis bagi anak pemulung sampah mungkin? Biaya perobatan gratis untuk masyarakat miskin yang memakai kartu miskin dari keluarahan mungkin? Setidaknya tidak lagi dipergunakkan untuk menambah gaji dan fasilitas anggota DPR/MPR

Salam

Penggalian potensi pajak terutama untuk masyarakat dan perusahaan yang belum membayar pajak, saya kira merupakan salah satu yang harusnya menjadi prioritas utama dari Dirjen Pajak sedari dulu, apa lagi menurut data yang ada dari 19 juta WP yang tercatat hanya 1 juta yang membayar pajak (500 dari WP perusahaan dan selebihnya adalah WP pribadi/perorangan).

Sunset Policy yang dilakukan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2008  dan kebijakkan bahwa pembebasan fiskal ke luar negeri bagi penduduk yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ternyata tidak cukup mumpuni untuk menaikkan jumlah pembayar pajak (kualitas), hanya mampu menaikkan jumlah WP (kuantitas).

Sehingga apabila di data ulang WP yang berjumlah 19 juta ini, kemungkinan besar juga adalah penduduk yang tidak mempunyai penghasilan tetapi ingin berjalan – jalan ke luar negeri. Agak miris memang jadinya  bagi petugas pajak yang terbebani dengan data besar tapi potensial pajaknya hampir tidak ada. Bisa dibayangkan tenaga yang tersita hanya untuk pengadministrasian WP yang sama sekali tidak potensial.

Selain itu, DJP juga seharusnya mempermudah sistem pelaporan pajak dan pengisian SPT  sehingga WP juga merasa tidak terbebani. Bayangkan, kadangkala sering bank – bank persepsi yang semestinya menerima pembayaran pajak, tidak jarang menolak pembayaran pajak dengan alasan jam pembayaran pajak dibatasi sampai dengan jam 10 atau tidak mempunyai stempel validasi, atau yang lebih parah, karena sistem mereka tidak menerima data pembayaran pajak  yang baru karena adanya perubahan peraturan yang tidak diikuti dengan perubahan sistem. Sehingga pernah suatu saat Office Boy di kantor saya bilang “aduh mbak, mau baik – baik bayar pajak aja, kok harus dipersulit ya”.

Sebenarnya, secara hitung – hitungan kasar logika saya yang sederhana ini,  dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 240 juta jiwa, dan kemudian menurut data BPS (apabila data ini benar)  bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2011 adalah 30, 02 juta jiwa  maka apabila  50 juta jiwa saja yang menjadi pembayar pajak tetap sebesar katakanlah 50 ribu perbulannya berarti penerimaan pajak dari WP pribadi/perorangan adalah 2,5 T perbulan atau 30 T per tahun. Itu adalah angka minimal.  Dan angka itu belum diikuti oleh WP badan (perusahaan).

Kesulitan yang dialamin oleh DJP yang terbesar, menurut saya ketika harus menjelaskan kepada WP apa manfaat yang mereka akan dapat setelah membayar pajak. Agak sulit memang memberikan kesadaran pembayaran pajak ini, karena seperti biasa ketika kita memberikan uang  kepada orang lain, tentu yang akan kita tanyakan adalah apa manfaat yang akan kita terima (walaupun manfaat itu berbentuk ‘pahala’ atau ‘surga’ – misalnya ketika memberikan sedekah atau zakat).

Membantu penyadaran ini juga sebenarnya menurut hemat saya bukanlah tugas DJP semata tapi juga merupakan tugas seluruh jajaran Departemen, Pemda dan DPR (D)/MPR dengan menunjukkan pelayanan maksimal para petugasnya (pns) kepada masyarakat yang notabene dibiayai oleh pajak.  Sebab dengan begitu masyarakat yang membayar pajak, menjadi “lega” bahwa pajak yang mereka bayarkan, tidak dipergunakan hanya untuk membayar gaji pns yang malas:D

Selain itu menurut pendapat saya yang  paling penting yang harus dikuasai oleh petugas – petugas di DJP adalah pengetahuan dasar tentang psikologis manusia,  bukan hanya soal hitung menghitung pajak yang harus dibayar ataupun Undang – undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakkan) .  Jadi pendekatan yang dilakukan bukan lagi pendekatan antara pengutang dan penagih utang.  Atau tidak menjadi mudah emosi apabila ada WP yang berbuat tidak sepantasnya kepada mereka.

Langkah Dirjen Pajak yang akan menggunakan  pegawai honorarium untuk melakukan sensus ini, menurut saya  sebaiknya juga harus dipikirkan kembali. Karena mereka – mereka ini akan bekerja dilapangan dan langsung bersentuhan dengan “calon WP” yang diharapkan akan membayar pajak. Apakah pegawai – pegawai hononer ini akan sanggup menjawab pertanyaan – pertanyaan WP?  Apakah pegawai – pegawai honorer ini akan sanggup untuk melihat potensi perpajakkan di lapangan? Apakah pegawai – pegawai honorer ini nantinya tidak akan menjadi seperti satpol PP yang kemudian “sarah kaprah” terhadap tugasnya, sehingga calon – calon WP potensial menjadi “emoh” untuk membayar pajak.  Apalagi mereka – mereka ini hanyalah honorer yang tanggung jawabnya tidak lah seberat pns (mudah – mudahan saya hanya terlalu paranoid )

Sehingga melalui Sensus Pajak untuk memenuhi target DJP pada tahun 2012 sebesar 1.019 T, bukan lagi suatu hal yang mustahil.

Amin

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan negara ini, saya sering merasa tanpa adanya tanggal 17 Agustus ini sebenarnya saya cukup mencintai negara saya. Negara dimana saya dilahirkan, dan kelak suatu saat apabila tiba waktu saya, juga menjadi tempat di mana saya dikuburkan.

Walaupun di kehidupan keseharian saya, seringkali saya mencampur baur kan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan terkadang bahasa Jerman, kemudian hanya sedikitnya baju batik yang saya punya di rumah (mungkin hanya tiga potong)  dan tidak adanya baju kebaya yang saya punyai, atau sering nya saya mengganti warna mata saya yang coklat ini menjadi warna hijau atau biru atau abu – abu bukan berarti saya tidak berbangga hati menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia dengan “warna” saya sendiri.

Kalaulah sering ditulisan – tulisan saya banyak menyorot tentang kejelekkan negara saya, itu adalah cara saya agar para pemimpin negara saya sadar bahwa banyak yang harus diperbaiki dalam kegiatan bernegara dan berbangsa (walaupun saya tau kemungkinan besar tulisan – tulisan saya tidak pernah dibaca oleh mereka:D , tapi setidaknya saya telah berusaha menuangkan ide pemikiran saya dan menuliskannya daripada saya hanya protes – protes tidak jelas ).

Tapi diantara banyak nya protes saya terhadap kejelekkan negara saya, tetap saja saya tidak terima apabila ada bangsa lain yang menginjak – injak dan menghina negara saya, tetap saja saya akan marah apabila ada negara lain yang seenaknya mengatur – atur negara saya atau pemerintah negara saya. Makanya protes – protes saya terhadap negara tercinta ini sebisa mungkin tetap saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, dengan maksud tetap untuk konsumsi publik bangsa Indonesia, bukan bangsa lain.  Toh sebagai negara yang merdeka, negara tercinta ini berhak untuk dihargai oleh negara – negara lain.

Saya ingat, setelah tinggal beberapa tahun di negara antah berantah, ada banyak orang yang menanyakan kepada saya, kenapa saya tidak pindah kewarganegaraan atau tidak bertahan untuk terus tinggal di negara antah berantah tersebut.

Menurut saya, walaupun banyak kemudahan yang bakal saya dapat apabila saya pindah kewarganegaraan, tapi tetaplah saya masih ingin terus menjadi bagian dari negara saya. Saya masih tetap ingin mempunyai passport yang bertuliskan “Warga Negara Indonesia”, saya masih tetap bangga memperkenalkan diri saya sebagai “perempuan Indonesia”.

Anehnya justru karena pengalaman saya tinggal beberapa tahun di negara antah berantah tersebut yang mengajarkan saya lebih mencintai negara tercinta ini,  mengajarkan saya, bahwa seberapa jauh saya pergi, tetap saja, saya ingin kembali ke negara saya, yang mengajarkan saya menjadi terharu biru mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dan kemudian membuat bulu kuduk saya berdiri ketika mendengar lagu  ”Tanah Airku” ( …. biarpun saya, pergi jauh, takkan hilang, dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai …)

- Selamat Hari Kemerdekaan Negaraku tercinta, Negara Kesatuan Republik  Indonesia -

Di sini saya tidak akan membicarakan soal puasa itu sendiri menurut agama, yang saya ingin bicarakan adalah bulan puasa dan orang – orang yang penghasilannya harus terhenti dikarenakan bulan ini.

Di salah satu berita, disebutkan ada sekitar 600.000 karyawan di ibukota yang menganggur pada bulan puasa dikarenakan penutupan atau pembatasan jam operasi tempat hiburan.

Penutupan atau pembatasan jam operasi tempat hiburan itu berdasarkan Perda No 10/2004 tentang Kepariwisataan, yaitu mengenai penyelenggaran tempat hiburan di bulan Ramadhan, Perda No 10/2008 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 98/2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Jakarta. Berdasarkan peraturan itu, sejumlah tempat hiburan seperti diskotek, kelab malam, bola tangkas, dan sauna yang bukan merupakan fasilitas hotel diwajibkan tutup.

Sedangkan karao-ke, bar, dan musik hidup diizinkan buka, tapi dibatasi waktunya pada 20.30-01.30 WIB saja.

Buat saya, semestinya ketika pemerintah dalam hal ini pemda membuat peraturan seperti ini seharusnya juga memikirkan mereka – mereka yang secara langsung terkena dampaknya.

Di bulan puasa dan yang kemudian diikuti dengan lebaran, dimana biasanya pola konsumsi meningkat, mereka – mereka ini terpaksa harus mengetatkan ikat pinggang karena tidak mempunyai penghasilan.

Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan berkah buat mereka? Dimanakah hati nurani kita yang katanya beragama ini sebenarnya? Apakah memang kita sudah terbiasa diam karena memang, zona nyaman kita terlanjur membuat kita sering tidak perduli dengan orang – orang sekitar kita.

Toh sebenarnya saya yakin, kita adalah orang – orang dewasa yang tau apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan tanpa pemerintah harus ikut – ikutan membantu menutup tempat – tempat ini ketika bulan puasa. Dan apabila mereka – mereka yang berpuasa ini kemudian mendatangi tempat – tempat hiburan pada bulan puasa, bukankan dosa atau tidaknya menjadi tanggung jawab penuh mereka dan bukan bagian dari tanggung jawab pemerintah? Apakah pemerintah sudah berubah tugasnya – menjadi turut bertanggung jawab atas segala dosa – dosa kita?

Selain itu bukankah semakin besar tantangan yang ada di bulan puasa bagi orang yang sedang berpuasa berarti semakin besar pahalanya apabila dia berhasil mengatasinya? Ataukah memang dilarang adanya tantangan – tantangan di bulan puasa agar puasa bisa berjalan lancar?

Mereka – mereka yang menganggur itu juga pasti ada yang berpuasa dan menjadi kepala rumah tangga atau orang yang menafkahi keluarganya, bisa kah kita bayangkan apabila peraturan itu juga menimpa kita? Bagaimana mereka harus bertahan hidup? Bagaimana harus merayakan hari lebaran? Bagaimana mereka harus membayar zakat?

Menurut saya apabila pemerintah yakin akan keputusannya bahwa penutupan tempat – tempat hiburan pada bulan puasa adalah jalan terbaik maka setidaknya pemerintah juga memikirkan jalan keluar untuk membantu karyawan – karyawan ini agar tidak menganggur di bulan puasa, agar mereka bisa tetap mempunyai penghasilan di bulan puasa.

Mudah – mudahan puasa tahun depan, pemerintah dibukakan hatinya untuk membuat kebijak – kebijakkan yang memang bijak dan adil untuk semua orang (Amin)

Agak miris memang, kalau melihat kasus – kasus korupsi yang mengguncang negara ini justru melibatkan orang – orang muda, menjadi miris karena kemudian pertanyaannya adalah, kalau yang muda saja sudah korupsi lalu berapa generasi yang harus kita hapus untuk menghilangkan budaya korupsi di negara ini dan  bagaimana nasib bangsa ini di kemudian hari? Apakah kita masih bisa optimis?

Tapi kemudian saya kembali sadar, di tengah budaya kita yang sangat konsumtif dimana hedonisme merajalela di kehidupan sehari – hari, memang sangatlah sulit untuk menghindari diri dari budaya korupsi , terutama apabila adanya kesempatan, peluang dan lingkungan yang memberi dukungan yang besar untuk melakukan korupsi.

Renumerasi/ gaji yang tinggi juga tidak akan mencegah budaya korupsi tersebut. Terbukti sekali, justru di departemen – departemen dan DPR yang sudah memberikan renumerasi dan gaji yang tinggi, justru tetap menjadi tempat dimana korupsi dan kolusi itu berkembang.

Yang paling saya salahkan adalah karena budaya konsumtif dan hedonisme yang mengakar kuat di negara kita.  Dimana di masyarakat kita, orang yang bekerja baik – baik dan kemudian tidak mempunyai apa – apa, justru menjadi  orang yang “aneh”. Apalagi kalau orang tersebut bekerja di salah satu departemen yang bergengsi dan sudah mencapai karir yang tinggi.

Dan tatapan sinis masyarakat itu semakin menjadi – jadi apabila orang tersebut apabila di banding – bandingkan dengan temannya yang lain adalah orang yang menolak keras korupsi /kolusi yang ada, karena justru dianggap orang yang tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan nya.

Bukan itu saja, ketika ada pertemuan – pertemuan dengan rekan – rekan nya yang lain atau pertemuan keluarga (terutama keluarga besar, mertua etc), pasti yang ditanyakan adalah rumahnya di daerah mana, berapa mobilnya dan kemana liburan terakhir yang dilaluinya, anaknya sekolah di sekolah bergengsi mana, kursus piano atau bahasa,  dll, yang semuanya juga memerlukan dana yang besar. Karena dianggap semestinya, seperti teman – teman yang lain atau seperti anak buahnya, semestinya dia mempunyai harta yang lebih banyak. Kemudian ketika tidak mempunyai apa – apa yang sebanding dengan yang lain, seringnya orang tersebut dianggap tidak layak untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Cemooh, sindiran, ejekan menjadi bagian yang tak terpisahkan yang tidak jarang mengoyak harga diri orang tersebut.

Tekanan – tekanan seperti ini yang kemudian lama – lama membuat banyak orang yang membuang idealismenya, demi harta. Kan tidak juga semua orang yang bisa tahan dengan godaan – godaan atau sindiran – sindiran penghinaan orang – orang sekitarnya.  Toh menjadi orang yang idealis juga bukan berarti dia akan mendapat penghargaaan, malah mungkin akan di “buang” oleh atasannya – rekomendasi teman – temannya  ke daerah terpencil karena dianggap tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kantornya.

Penghargaan atas orang – orang yang bersih (dalam artian tidak melakukan korupsi) ini memang sangat jarang dilakukan oleh masyarakat kita.  Jabatan tinggi dan harta yang berlimpah menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terlepas satu dari yang lainnya. Sehingga jabatan tinggi tanpa diikuti harta menjadi aneh dan bukan menjadi sesuatu yang dikagumi.

Dan kemudian ketika, korupsi ini diketahui, mulailah kita mengecam, marah dan mengeluarkan sejuta sumpah serapah seakan – akan kita adalah mahluk paling bersih. Kita tidak sadar, kita sendirilah yang sebenarnya justru sering menjerumuskan orang – orang ini ke jurang korupsi.

Jadi, hemat saya sebelum kita mencibir sinis orang – orang yang terlibat korupsi tersebut, marilah kita juga menginstropeksi diri kita sendiri.  Jangan – jangan kata – kata yang kita keluarkan, hinaan – hinaan atau ejekan – ejekan kita terhadap ke “tidak punyaan” mereka, atau penolakkan kita yang menjatuhkan harga diri mereka karena ketidak berpunyaannya, membuat mereka menempuh jalan tersebut.

Kondisi ini kemudian semakin diperparah ketika akan menyebrang jalan . Salah satu sarana penyebrang jalan  - zebra cross – ternyata juga kerap tidak bisa diandalkan karena kendaraan bermotor masih sering berhenti pada zebra cross dan bukan sebelum zebra cross dan juga tidak sering kendaraan bermotor  tidak perduli apakah pada saat lampu merah,  ada orang yang akan menyebrang jalan atau tidak. Malah di beberapa tempat mereka tidak berhenti walaupun ada orang yang sedang menyebrang di zebra cross yang mereka lalui.

Lain lagi dengan problem sarana penyeberangan yang lain yaitu jembatan penyeberangan, yang biasanya dibuat sangat tinggi dan dalam bentuk tangga yang tidak ramah sekali untuk lansia, ibu hamil dan terutama penderita cacat  (red:  tangga dibuat sempit,  jarak antara satu tangga ke tangga lain sangat tinggi, sehingga memerlukan energi yang lumayan besar untuk menaikinya, juga tidak ada tangga yang landai atau tangga khusus untuk kursi roda). Dan itu kemudian diperparah dengan minimnya sarana lampu pada jembatan penyeberangan tersebut, sehingga bisa dibayangkan pada saat malam hari, jembatan penyebrangan tersebut cukup rawan terhadap perampokkan.

Tidak jarang saya melihat beberapa lansia yang harus berhenti di tengah tangga karena kehabisan nafas, dan bagi pengguna kursi roda tentulah harus berpikir seribu kali kalau hendak menyebrang jalan menggunakan jembatan penyebrangan. Sehingga sering saya berpikir, mungkin si empunya  ide termasuk arsitektur jembatan penyebrangan sebenarnya adalah orang – orang yang selama hidupnya tidak pernah berjalan kaki atau tidak pernah mempunyai keluarga  atau tetangga yang lansia, cacat ataupun hamil, sehingga sewaktu pembuatan jembatan tersebut tidak terpikirkan untuk membuat jembatan yang ramah terhadap siapa saja.

Kemudian dalam kondisi jalan yang demikian,  tidak berpihak kepada pejalan kaki, polisi mengeluarkan  denda tilang terhadap pejalan kaki, apabila menyebrang di sembarang tempat dengan dasar UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang menyebrang sembarangan, dan bagi yang melanggar akan dikenakan tilang minimal Rp 250.00.

Sebenarnya bagi saya, hal ini bisa dilakukan oleh polisi sepanjang sarana dan prasarananya juga mendukung.  Tapi dalam kondisi minimnya fasilitas terhadap pengguna jalan, tentulah Undang – undang tersebut terkesan hanya untuk menguntungkan pihak tertentu dan bukan masyarakat pengguna jalan.

Salah satu alternatif yang murah dan bisa dilakukan adalah menambah zebra cross dan lampu lalu lintas untuk pejalan kaki seperti yang ada di luar negeri (saya pernah melihat ini sudah ada di salah satu daerah di Kuningan Jakarta). Sehingga pejalan kaki tidak perlu untuk bersusah payah menyeberang, tapi cukup menekan bel yang ada pada lampu lalu lintas tersebut dan kemudian menunggu beberapa menit. Alternatif ini saya kira cukup membantu baik lansia, ibu hamil maupun penyandang cacat, dan biaya yang dikeluarkan menurut saya juga tidak akan sebesar pembuatan jembatan penyebrangan.

Selain itu juga memperbanyak trotoar jalan yang bisa dipergunakan oleh pejalan kaki di setiap ruas jalan, saya kira sangat penting, mengingat selama ini pejalan kaki hanya sebagai pihak minoritas yang tidak pernah dipikirkan kebutuhannya.

Padahal dengan adanya pejalan kaki ini juga salah satu alternatif mengurangi kemacetan jalan di ibukota, yang semakin hari semakin parah. Hanya kemudian apabila sarana untuk berjalan kaki juga tidak didukung oleh prasarana yang ada, jangan salahkan masyarakat, jika untuk jarak yang hanya beberapa puluh meter saja, mereka mempergunakan kendaraan bermotor.